GuyubJateng – Suroto : Apa yang kita makan itu menentukan seberapa daulat kita. Sehingga pangan merupakan urusan penting dan strategis bagi kepentingan nasional. Bangsa dan negara yang tak memiliki posisi tawar untuk tentukan ketersediaan pangannya sendiri baik dalam kualitas dan kuantitas dapat dikatakan sebagai negara tidak berdaulat dalam pangan.
Dalam pengertian ini, faktor penentu kedaulatan pangan suatu negara itu tentu bukan hanya soal kemampuan memproduksi pangannya sendiri dan atau bagaimana keamanan pangannya dipenuhi, namun sangat tergantung dari faktor kepentingan ekonomi politik lainya.
Singapura contohnya, negara ini secara keterbatasan alam tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi kebutuhan pangan domestiknya sendiri, sehingga musti mengimport produk makanan mereka. Namun Singapura dapat dikatakan lebih berdaulat dibandingkan dengan Indonesia dalam urusan pangan. Sebab mereka memiliki kemampuan untuk menentukan import pangan dengan kualitas serta kuantitas yang mereka tentukan. Alasanya sederhana, karena Singapura adalah negara investor tertinggi di Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi politik lebih kuat di depan Indonesia
Singapura akhirnya dapat menentukan importasi produk dengan kuantitas dan kualitas seperti yang mereka inginkan. Secara politik kebijakan panganya tidak didekte oleh kepentingan negara lain, namun justru ikut menentukan bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Singapura sebagai negara bahkan turut menentukan harga. Mereka menjadi penentu harga bagi produk pangan negara kita. Sebut saja misalnya soal harga sawit dan produk turunanya. Sebabnya karena mereka menjadi investor dan pemilik dari banyak perusahaan sawit di Indonesia. Sehingga kendalinya ada pada mereka.
Negara berdaulat pangan itu artinya harus juga berdaulat secara fiskal. Kondisi fiskal negara kita yang terjerat oleh utang dalam posisi gali lobang buat jurang seperti Indonesia saat ini misalnya, tentu tak mungkin berdaulat dalam pangan. Sebab negara lain dapat menekan kebijakan importasi kita. Ini adalah pra kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kedaulatan pangan dan tentu otomatis keamanan pangan.
Dalam konteks manajemen dalam arti sempit, kita contohkan saja untuk kebutuhan import kedelai. Importasi kedelai kita 86 persen bergantung pada Amerika Serikat dan dari Kanada serta Brazil 13 persen. Ini artinya kita sebagai negara yang hobi makan tahu dan tempe, namun suplai baik kuantitas dan kualitasnya sangat tergantung dari Amerika Serikat dan Kanada. Jadi ketika setiap saat mereka bermasalah dengan soal kebijakan eksportasi kedelai mereka maka kita langsung terancam.
Sebut saja misalnya ketika Amerika beberapa waktu lalu lebih memilih untuk prioritas mengirim kedelai transgenik mereka ke Cina sebagai bahan makanan babi ketimbang mengirimnya ke Indonesia, maka stok kedelai kita langsung terganggu dan harga tempe meningkat dan menyumbang inflasi.
Akses terhadap kedelai murah dan berkualitas kita ditentukan oleh Amerika dan Kanada. Stok akan dikirim atau tidak bukan kita yang tentukan. Mereka memilih untuk mengirimkanya dengan perolehan harga tertinggi ke Cina. Akhirnya, kita tidak berdaulat dalam urusan kedelai. Demikian juga sektor pangan lainya seperti beras, jagung, garam, gandum, daging dan lain sebagainya.
Suroto – Ketua AKSES ( Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat ( INKUR Federation)
